Published On: Ming, Apr 5th, 2015
                            

Tak Ikut BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja Tak Akan Dapat Perizinan

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi Administratif kepada pemberi kerja.

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), HM. Sani, telah menginstruksikan kepada Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepri melalui Instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2014 untuk mempersyaratkan kepada seluruh pemberi kerja dan pekerja di wilayah Kepri, agar melakukan pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan untuk mengikutsertakan dirinya dan/atau pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

Jika hal tersebut tak dilaksanakan menurut peraturan itu, maka pemberi kerja atau pemilik izin yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, serta sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Tanjungpinang, Deny Yus Yulian. Ia mengatakan, sudah ada MoU atau perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang dengan PTSP Provinsi Kepri dan PTSP Kota Tanjungpinang, agar tidak mengeluarkan izin usaha jika pengusaha atau pemberi kerja tidak mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya.

“Karena hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kami harap agar semua pemberi kerja dapat mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya, Ahad (05/04) kepada KepriDays.com.

Selain itu, Deny menjelaskan, pada prinsipnya program BPJS Ketenagakerjaan bukan memberatkan para pengusaha, bahkan sebaliknya semua resiko yang sebelumnya dimiliki oleh pemberi kerja dialihkan semuanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan memiliki 3 program yang akan didapatkan oleh para peserta, yakni, Jaminan Kecelakaan Kerja (red, JKK), Jaminan Kematian (red, JKM) dan Jaminan Hari Tua (red, JHT), dan pada 1 Juli 2015 akan ada program baru, yaitu, Jaminan Pensiun,” ungkapnya.

Bahkan dalam menjalankan istruksi Gubernur tersebut juga, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, telah mengeluarkan Keputusan nomor 305 tahun 2014 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tanjungpinang. Ia menginstruksikan untuk dapat melaksanakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada unit kerjanya.

Sementara Surat Edaran Bupati Bintan, Ansar Ahmad kepada para Pelaku Usaha se-Kabupaten Bintan, perihal Implementasi Penyelenggara Jaminan Sosial di bidang ketenagakerjaan untuk segera mendaftar guna terhindar dari sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2013.

“Saat ini kepesertaan perusahaan aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan kantor Cabang Tanjungpinang ada sebanyak 1.321 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja aktif terdaftar sekitar 27.875 tenaga kerja,” ucap Deny.

“Dan sampai dengan Maret 2015 BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjungpinang telah memberikan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebesar Rp. 621.887.221. Sedangkan Jaminan Hari Tua yang telah dibayarkan sebesar Rp. 4,3 miliar,” tambahnya. (ADO)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>