Published On: Sen, Jan 9th, 2017
                            

Pemkab Bintan Bahas Batas Wilayah Bintan-Tanjungpinang

Img 0680.jpg
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bintan, KepriDays.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menggelar rapat terkait batas wilayah Tanjungpinang dan Bintan, Senin (09/1) pagi di Ruang Rapat I Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu.

Dalam hal ini rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam hadir juga Plt Sekda Bintan, perwakilan BPN Bintan, seluruh camat, Kepala Desa RT dan RW.

Mengingat selama perbatasan tersebut masih menjadi polemik. Untuk itu dalam rapat tersebut difokuskan untuk membahas tentang batas wilayah yang sering menjadi permasalahan antara Bintan dan Tanjungpinang.

Meliputi Sungai Nyirih, kuburan di daerah Toapaya Selatan, batas Toapaya Selatan dan Kelurahan Pinang Kencana dan Sungai Blanding yang terletak di Kelurahan Dompak.

“Persoalan tampal batas yang selama ini menjadi polemik antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang khusus menyangkut tentang pengurusan administrasi dan aktifitas masyarakat harus benar-benar dilakukan secara persuasif agar menghasilkan output sesuai diharapkan,” ujar Dalmasri.
Tahapan penegasan batas daerah yang telah dilakukan, kata Dalamsri, harus segera ditinjau kembali, dengan melakukan penelitian dokumen, pelacakan batas wilayah, pengukuran dan penentuan posisi pilar BTS antara Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

“Pemasangan pilar batas sesuai dengan titik-titik kordinat sesuai dengan survey dan pemetaan yang telah dilakukan pada tahun 2006 dan pembuatan peta batas sesuai dengan peraturan daerah RTRW Kabupaten Bintan,” timpal Dalmasri.
Sedangkan dengan mengacu pada peraturan daerah, sambung Dalmasri, tata ruang RT/RW Kabupaten Bintan, maka batas wilayah yang ada telah jelas sebagai dasar acuan yang nantinya digunakan dalam pembahasan di tingkat yang lebih tinggi.

“Pentingnya dilakukan penegasan batas wilayah merupakan cara mencegah terjadinya konflik yang dapat menimbulkan korban harta dan benda. Selain itu dapat tertatanya kode wilayah administrasi pemerintahan, optimalnya penyelenggaraan fungsi pemerintahan didaerah yang selama ini mungkin menjadi kebingungan masyarakat dalam mengurus administrasi serta pembangunan daerah dan pelayananan dapat terlaksana secara tertib dan lancar,” ungkap Dalmasri.

Sementara Pemerintah Kabupaten Bintan akan terus berusaha menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi polemik dikalangan masyarakat, khususnya tiga wilayah tersebut agar tidak menjadi kebingungan masyarakat dalam mengurus administrasi dan penyelenggaraan aktivitas di wilayah tersebut. (CR13)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>