Published On: Sel, Feb 24th, 2015
                            

Masalah Lahan, Picu Warga Demo di DPRD

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Sebanyak 100 orang warga KM. 15 mendatangi Kantor DPRD Kota Tanjungpinang untuk menggelar aksi demo terkait lahan mereka di wilayah Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Senin (23/02) sekitar pukul 10.30 Wib kemarin.

Pendemo mendesak agar anggota DPRD Kota Tanjungpinang dapat mencari solusi permasalahan lahan yang akhirnya diklaim oleh PT. Citra Daya Aditya (CDA). Salah seorang orator pengunjuk rasa, Pakusnadi mengatakan, ada sekitar 300 orang warga KM. 15 yang telah mendayagunakan dan memanfaatkan lahan terlantar tersebut.

“Lahan yang saat ini sudah dijadikan lahan perkebunan, peternakan, rumah ibadah dan tempat tinggal sejak tahun 1988, dengan tiba-tiba diklaim oleh PT. CDA,” terangnya.

Padahal, lanjut Kusnadi, pada tahun 2010 lalu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang reformasi Agraria melalui Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

“Disamping itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka BPN Provinsi Kepri dan Kota Tanjungpinang melakukan penertiban tanah terlantar itu,” ungkapnya.

Setelah ditertibkan, Kusnadi menjelaskan, BPN Kota Tanjungpinang berkesimpulan tanah yang ditempati warga KM. 15 yang diklaim oleh PT. CDA dengan surat Hak Guna Bangunan (HGB) tergolong tanah terlantar.

“Tanah terlantar adalah tanah negara yang diberikan oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, serta hak pengelolaan atau dasar penguasaan tanah yang diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya,” ujar dia.

Namun sekitar 11 Februari 2014 lalu, masih kata Kusnadi, warga pernah menerima surat pemberitahuan ke dua dari PT. CDA yang menyatakan soal pengosongan lahan oleh warga serta berisi tentang pekerjaan pemagaran yang dimulai pada 13 Februari 2014.

“Kami meminta agar kegiatan pemagaran lahan dihentikan dan surat HGB PT. CDA dihapuskan haknya agar dapat batal secara hukum,” ungkap Kusnadi tegas.

Sementara setelah satu jam berorasi didepan Kantor DPRD karena masalah lahan, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan, akan mengundang beberapa pihak terkait untuk membicarakan hal tersebut.

“Jika memang PT. CDA tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, maka tuntutan warga KM. 15 patut diperjuangkan. Tapi, kalau PT. CDA memiliki bukti kepemilikan yang sah tentu pengadilan yang akan memutuskannya. Kami akan mengundang Wali Kota Tanjungpinang serta perwakilan perusahaan agar bisa bermusyawarah dengan warga KM. 15,” jelasnya. (ERA)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>