Published On: Rab, Apr 29th, 2015
                            

Kuasa Hukum KPPP Bintan Sebut Praperadilan Ahock Tidak Sah

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Dalam sidang lanjutan Praperadilan dengan pemohon bernama Peng Hock alias Ahock, Dirut PT. Gunung Kijang Jaya Lestari penunggak pajak Rp.11,8 Miliar, pihak termohon dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Bintan melalui Kuasa Hukum, Andri Permana menyebutkan, Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, serta memutuskan permohonan Praperadilan.

Sebab, masih kata dia, yang memohonkan untuk menyatakan tidak sah, suatu pelaksanaan penyanderaan yang dilakukan pihaknya terhadap pemohon, yakni, Ahock. “Penanggung pajak yang disandera seharusnya mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan dengan perdata, bukan dengan mengajukan permohonan praperadilan sehingga Hakim sudah seharusnya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima atau tidak sah,” ucapnya, Senin (27/04) kemarin saat membacakan tanggapan termohon dalam sidang Praperadilan penunggak pajak di PN Tanjungpinang.

Bahkan tidak hanya itu saja, dalam sidang dengan agenda pembacaan tanggapan termohon yang dipimpin hakim tunggal Eryusman itu, Andri mengatakan, pihak termohon juga menyatakan dalil dalil permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon keliru. Menurutnya, penyanderaan, penyitaan, pencekalan dan pemblokiran yang dilakukan oleh penyidiknya adalah sah secara hukum.

“Dalam undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (UU PPSP) bahwa penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya disuatu tempat, dan bukan merupakan penangkapan atau penahanan terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana dalam KUHAP, sehingga dalam hal ini berbeda,” jelasnya.

Sementara dari pihak Ahok sebagai pemohon, melalui kuasa hukumnya Habdi Sugeng Kumoro Edi menyatakan, menolak secara keseluruhan atas tanggapan dari termohon. Pihaknya tetap bersikukuh penyanderaan yang dilakukan yang dilakukan oleh Penyidik Perpajakan tersebut sama halnya dengan penahanan sebagaimana yang termuat dalam KUHAP penahan berupa penyanderaan terhadap kliennya, sehingga dapat dipraperadilkan karena ada perbuatan yang tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum yang diyakini mereka.

“Kami menolak semua jawaban dari pihak termohon yang mulia,” ujar Sugeng menanggapi pernyataan Andri tersebut.

Maka dalam sidang praperadilan yang untuk pertama kali terjadi di PN Tanjungpinang tersebut, para pihak telah mengajukan bukti-bukti masing-masing. Bahkan pihak termohon mengajukan 45 barang bukti, untuk membuktikan bahwa tindakan yang mereka lakukan atas pihak pemohon yang dianggap sebagai penunggak pajak adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Tetapi Hakim Eryusman, masih menunda sidang untuk dilanjutkan dengan agenda memeriksa saksi-saksi para pihak dari Peng Hock dan KPPP Bintan, agar bisa memutuskan perkara praperadilan tersebut. (RNN)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>