Published On: Rab, Apr 22nd, 2015
                            

Kejati Kepri MoU Bersama BPJS Ketenagakerjaan

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan perjanjian kerja sama (MoU) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatra Barat (Sumbar)-Riau- Kepri BPJS ketenagakerjaan, dalam masalah bantuan hukum dalam upaya penegakan hukum pelaksanaan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (22/04) siang di Kantor Kejati Kepri jalan Senggarang Kota Tanjungpinang.

“Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan sudah jelas diatur, bahwa pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, supaya menjamin kesejahteraan pekerja,” kata Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar-Riau-Kepri, Didi siswadi, saat menandatangani MoU bersama Kajati Kepri, Sudung Situmorang.

Dikatakanya lagi, kerjasama MoU ini dalam rangka membantu penyelesaian administrasi yang tertunda atau tunggakan pembayaran iuran sejumlah perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Kepri, serta mengatur tentang bantuan hukum yang diberikan Kejati kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

“Sebelumnya, setelah menjalani proses yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan mengalami kendala, maka kami akan serahkan kepada pihak Kajati,” ujarnya.

Dengan adanya MoU ini, Didi mengharapkan, seluruh pekerja yang terdapat di Kepri terlindungi untuk manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun program Jaminan Kemantian (JKM).

“Kesepakatan kerjasama ini, dicontohkan jika terdapat perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka BPJS ketenagakerjaan dapat memberikan surat kuasa khusus kepada Kejati untuk mengambil langkah hukum ke perusahaan tersebut,” katanya.

Sementara dalam waktu dekat ini, sesuai hasil pencatatan BPJS Ketengakerjaan, ada beberapa pengusaha sudah disurati terkait tunggakan pembayaran iuran. “Karena di Kepri pengusaha yang menunggak jika dinominalkan lebih kurang ada sekitar Rp. 30 miliar, maka akan ditindaklanjuti oleh Kejati,” katanya.

Terpisah Kajati Provinsi Kepri, Sudung Situmorang mengatakan, Kejati tetap bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam masalah hukum, dan Kajati sebagai lembaga hukum negara merupakan bagian dari tugas sebagai pengacara negara.

“Kami akan terus melakukan komunikasi bersama BPJS Ketenagakerjaan terkait kerja sama ini, karena selama ini BPJS Ketenagakerjaan mengalami kendala penunggakan pada beberapa perusahaan di Kepri. Maka itu kami membuat MoU untuk mendampingi secara hukum karena menyangkut pemasukan negara,” katanya.

Akan hal tersebut, Sudung Situmorang pun menghimbau kepada pengusaha untuk taat membayar iuaran, dan mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga jangan sampai Kejati langsung yang turun tangan menyelesaikan hal tersebut.

“Kami akan tunggu dululah BPJS Ketenagakerjaan yang memproses pengusaha yang menunggak pembayaran iurannya, kalau memang tidak bisa baru dilimpahkan ke kami, dan Kajati yang memanggil dan menindaknya setelah ada laporan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. (ARZ)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>