Published On: Rab, Mar 29th, 2017
                            

BPK FTZ Diminta Jangan Perpanjang Kouta Rokok Tanpa Cukai

Rdp rokok tanpa cukai.jpg.jpeg
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

‚ÄčTanjungpinang, KepriDays.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengusahaan Kawasan FTZ, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang dan Bea dan Cukai.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Mimmy Betty mengatakan, RDP ini merupakan lanjutan dari sidak dari Komisi II DPRD Tanjungpinang yang menemukan rokok tanpa cukai beredar diluar kawasan FTZ.

“Dari hasil sidak tersebut ditemukan rokok tampa cukai diluar kawasan FTZ Tanjungpinang,” kata Mimmy, Senin (27/3) kemarin di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang.

Ternyata, katanya, rokok yang beredar diluar kawasan FTZ Tanjungpinang telah menyalahi aturan dan tidak boleh dijual luar kawasan FTZ Tanjungpinang.

Ditempat yang sama, Kepala Kawasan BP FTZ Tanjungpinang, Den Yelta mengatakan, penentapan kuota rokok untuk kawasan FTZ Tanjungpinang berdasarkan PMK nomor 47/PMK.04/20112.

“Dalam PMK mengatakan dalam menentukan kuota berdasarkan jumlah penduduk yang wajar,” katanya.

Ia mengatakan, dalam menentukan kuota mengambil referensi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungpinang. Berdasar data Dinkes Tanjungpinang minimal dua kotak dalam sehari seseorang mengkonsumsi rokok, termasuk diatas umur 10 tahun sudah termasuk kategori.

“Kita juga mengambil referensi dari Dinas Kependudukan Tanjungpinang, berapa jumlah penduduk yang berada dikawasan FTZ, dari referensi itu lah tahun 2017 kuota sebesar 18.400 ribu karton untuk enam bulan,” jelasnya.

Saat disingung kouta rokok yang berlebihan yang masuk kawasan FTZ, menurutnya sudah berdasar perhitungan dari pihaknya, berdasarakan referensi dari Dinkes dan Dinas Kependudukan. Selain itu, dalam menentukan kuota, pihaknya juga telah melakukan survei terlebih dahulu.

“Sebelum menentukam kuota, kita telah melakukan survei, dan setelah berjalan emam bulan akan kita evaluasi, terkait kuota rokok apakah bertambah atau berkurang nantinya.” pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan, dari RDP menghasilkan beberapa rekomendasi yang sudah disetujui oleh seluruh Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang bersama BP Kawasan FTZ Tanjungpinang, BUMD Tanjungpinang dan juga Bea Cukai.

Rekomendasi tersebut meminta BP Kawasan FTZ tidak memperpanjang kuota rokok kepada perusahan yang menjadi agen sebelum dikaji, secara ilmiah, luas wilayah, dampak sosial dan kepastian investasi secara tertulis.

“Kita meminta dan berharap kepada Bea dan Cukai untuk melakukan penindakan yang tegas terhadap rokok ilegal ini,” katanya. (RNN)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>