Published On: Rab, Apr 22nd, 2015
                            

Tunggak Iuran Negara, 10 Perusahaan Akan Diserahkan ke Kejati

Deny Yusyulian, Kakancap BPJS Ketenagakerjaan. Foto :  Afrizal
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Kepala Kantor Cabang (Kakancap) BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang, Deny Yusyulian menyampaikan, ada 10 perusahaan di Kota Tanjungpinang yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, sehingga akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepri untuk diproses menyangkut iuran negara tersebut.

“Untuk saat ini ada sekitar 10 perusahaan di Kota Tanjungpinang yang menunggak pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan, kami akan serahkan ke Kejati Kepri untuk di proses. Tetapi sebelum dilimpahkan, BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjungpinang sudah memangil, serta melakukan tahapan pembinaan dan itu telah kami lakukan sampai batas akhir April 2015,” katanya, Rabu (22/04) di Kantor Kejati Kepri jalan Senggarang Tanjungpinang.

Selanjutnya, kata Deny, apabila 10 perusahaan tersebut tidak membayar iuran sampai batas waktu April 2015, maka awal Mei akan diserahkan atau eksekusi via Kejati Provinsi Kepri.

“Karena 10 perusahaan tersebut sudah lebih dari 3 bulan menunggak pembayaran, dan ini baru tahapan awal. Sebenarnya
total yang menunggak ada sekitar 469 perusahaan dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 7,2 miliyar. Tunggakan pembayaran tersebut berdasarkan laporan karyawan mereka sendiri yang melapor ke BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pekerja tersebut gajinya dipotong perusahaan tiap bulan,” katanya.

Deny juga menambahkan, dari persentase semua tunggakan untuk wilayah cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang, seperti, Tanjungpinang, Kabuapten Bintan, Anambas, Lingga dan Natuna ada sekitar 80 persen.

“Paling banyak yang menunggak yaitu Kota Tanjungpinang sekitar 50 persen dan diluar Tanjungpinang sekitar 30 persen. Semua itu peserta sektor formal,” ujarnya.

Sedangkan target BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015 ini, lanjut Deny, wajib melindungi sekitar 29.892 pekerja baru dan saat ini terbantu dengan pelayanan PTSP Kota yang sudah mewajibkan pemberi kerja ikut BPJS Ketenagakerjaan saat mengurus perizinan.

“Sementara saat ini yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan disektor formal wilayah Kota Tanjungpinang, ada sekitar 1.487 tenaga kerja dan informal 31.467 tenaga kerja. Disini masih ada peluang karena jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bintan dan Tanjungpinang berdasarkan survei angkatan kerja 2013 ada sebanyak 121.000 tenaga kerja,” katanya.

Dengan adanya bantuan hukum dari pihak Kejati Provinsi Kepri, masih kata Deny, maka proses pengontrolan ke perusahaan-perusahaan yang tergolong ‘bandel’ dan ‘nakal’, dapat lebih maksimal sehingga melakukan pembayaran tepat waktu.

“Jadi nakal di sini dalam hal bahwa perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dapat segera menjadi peserta. Serta yang tidak taat membayar mau rutin membayar,” katanya. (ARZ)

173 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>