Published On: Sen, Mei 23rd, 2016
                            

Terdakwa Korupsi Bahan Laboratorium Keberatan dengan Tuntutan JPU

Sidang BP Batam. Foto : Yuli
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Heri Purnomo (41) selaku terdakwa dugaan korupsi pengadaan alat bahan kimia labolatorium uji BP Batam tahun anggaran 2014, Senin (23/05) siang, merasa keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam di Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang.

Bahkan terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH) Tohan dan Jogi, mengajukan ekspedisi terkait dakwaan berlapis primer dan subsider yang dijatuhkan JPU.

‎Heri saat itu merasa keberatan atas bacaan yang dibacakan oleh JPU Yuyun Wahyudi melalui JPU Rusli, menyatakan terdakwa Heri Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan alat dan bahan kimia laboratorium uji BP Batam dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 3.798. 961.055 ‎telah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri.

Kemudian memperkaya korporasi dan orang lain hingga merugikan keuangan negara Cq. Badan Pengusaha Batam sebesar Rp. 569. 773.460. Sedangkan terdakwa Heri Purnomo dalam penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah kepada merk tertentu, dan bertentangan dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 54 Tahun 2010.

“Pengadaan barang dan jasa itu, berupa, Pengadaan alat-alat Laboratorium spesifikasi ‎seperti Mas Spectrometer, Gas Chromotrography, Oven dan Accesories,” ungkap Rusli.

Selain itu, Rusli juga menjelaskan, bahwa untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdakwa Heri Purnomo hanya mencari harga dari catalog price list dari para distributor seperti PT Perkindo Analitika, PT Berca Niaga Medica, PT Pesona Scientific dan lain-lain.

“Terdakwa Heri berkoordinasi dengan user dan menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya sebelumnya tanpa melakukan klarifikasi atau survey yang detail menjelang diadakan pelaksanaan pengadaan stock, discoun harga,” kata Rusli.

Sementara diketahui, lanjut Rusli Wahyudi, jumlah yang dibayarkan negara kerekanan atas uraian kontrak yang diperoleh buktinya adalah sejumlah sejumlah Rp. 2.530.326.480 dengan realisasi pengadaan sebesar Rp. 1.960.562.020, sehingga terdapat pebedaan sebesar Rp. 569. 773.460 atau setara dengan 22,52 persen dari nilai kontrak.

Sehingga, kata Rusli, keuntungan yang diperoleh oleh PT Chakrayudha Perkasa mengalami overhead yang wajar sebesar 15 persen, tetapi sisa dana sebesar Rp. 760. 771.000 tidak terdapat bukti-bukti realisasinya terhadap pengadaam alat dan bahan kimia yang sudah dilakukan oleh ‎terdakwa.

“Atas perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP dalam dakwaan Primer. Selain itu terdakwa juga melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsider,” tutup Rusli. (YULI)

209 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>