Published On: Sel, Okt 27th, 2015
                            

PT. Wika Minta Bantuan Hukum Perpanjang Proyek Jembatan Dompak

Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Agung Mulyana saat mendengarkan pemaparan dari PT  Wika. Foto : Leonardo Z
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Saat Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Agung Mulyana meninjau lokasi Jembatan Dompak 1 Tanjungpinang, Senin (26/10) siang, PT. Wijaya Karya (Wika) meminta bantuan hukum untuk memperpanjang proyek tersebut hingga tahun 2016.

Hal ini disampaikan oleh Manajer PT. Wika, Adhi Priyanto, saat menyambut Agung Mulyana di tempat tersebut. “Resiko yang ditanggung bila proyek jembatan tidak diteruskan, maka jembatan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai target. Bila dilanjutkan memerlukan payung hukum yang mengakomodir kegiatan Multiyear sampai dengan tahun 2016,” katanya.

Sedangkan jika tidak dilanjutkan, kata Adhi, waktu akan lebih lama, harga akan lebih mahal dan struktur jembatan merupakan satu kesatuan kontruksi. Jadi proyek tidak bisa dihentikan karena kontruksi kantilever, jika dibiarkan akan berdampak terhadap keselamatan.

“Jembatan bisa fungsional demi azas manfaat, tidak ada perubahan harga satuan pekerjaan dan pekerjaan jembatan bisa lebih cepat,” papar Adhi.

Namun semua itu, Adhi menjelaskan, sampai saat ini PT. Wika masih menunggu hasil investigasi Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), agar menentukan kapan waktu pengerjaan.

Pasalnya area jembatan yang ambruk beberapa waktu lalu, dilarang untuk didekati. “Kami masih menunggu hasil investigasi dari KKJTJ. Tetapi berdasarkan komitmen, kami tetap komit jembatan ini selesai pada bulan Mei 2016,” jelasnya.

Terpisah, Agung memaparkan, terkait permintaan perpanjangan waktu pengerjaan proyek tersebut, kendala yang akan terjadi pada akhir tahun ini. Sebab, memerlukan perubahan pada perjanjian kontrak yang dilakukan pemerintah dengan PT. Wika.

“Kita lihat apa hasil rekomendasi dan temuan dari KKJTJ. Kalau untuk perpanjangan proyek pembangunan karena diawal pembangunan sudah ada Perda, maka harus dipakai Perda juga,” kata Agung.

Kemudian untuk kontraknya nanti, masih kata Agung, tidak menggunakan kontrak baru dan harus di addendum. “Pada saat addendum kontrak harus diperhatikan aturannya. Untuk itu saya minta PPTK PU Kepri agar koordinasi ke Wika,” jelas Agung. (ADO)

483 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>