Published On: Sel, Jul 7th, 2015
                            

PT. Harap Panjang Abaikan UU Ketenagakerjaan

Kadinsosnaker Tanjungpinang. Foto : Rahmat Nasution
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Sebanyak 18 orang mantan karyawan PT. Harap Panjang yang telah diberhentikan secara sepihak menuntut kejelasan status dan gaji mereka, sehingga menduga perusahaan tersebut telah mengabaikan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Senin (6/07) pagi kemarin di Kantor owner PT. Harap Panjang jalan MT Haryono Tanjungpinang.

Bahkan perusahan besar berskala nasional sebagai perusahan terbesar di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang bergerak di bidang kontraktor milik Simin dan putranya David, disinyalir sudah tidak membayar gaji karyawan selama 6 bulan belakangan.

Padrianto, salah seorang eks karyawan mengatakan, dirinya selama bekerja tidak pernah diberikan uang Tunjangan Hari Raja (THR). Selain itu, perusahan juga tidak pernah mengeluarkan uang lembur dan jaminan keselamatan kerja yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

“Perusahaan ini dinilai abaikan peraturan dan undang-undang tentang ketenagakerjaan, mereka mempekerjakan lebih dari seratus orang karyawan dan operator alat berat, THR dan uang lembur pun tidak pernah dibayarkan,” kata padrianto saat mengelar aksi demonstrasi.

Sedangkan, Arif, mantan karyawan perusahaan tersebut juga menceritakan, beberapa hal yang dilanggar oleh pihak perusahaan, yakni, seluruh karyawan tidak diikutsertakan dalam jaminan kesehatan nasional. Bahkan pihak perusahaan tidak pernah menanggung biaya perobatan bagi karyawan.

“Perusahaan ini semena-mena. Jangankan untuk membayar BPJS, kami sakit saja gaji dipotong. Jangan mentang-mentang banyak duit, kami dipermainkan,” kata Arief.

Sementara pemutusan hubungan kerja secara lisan tersebut dilakukan sejak 27 Februari 2015 lalu. Ironis PHK secara tertulis tidak kunjung diterima oleh karyawan sampai saat ini.

“Selama kami dirumahkan, gaji dan uang tunjangan lainnya tak dibayar, akhirnya kami bergabung ke FSPSI Reformasi Karna kami merasa diperlakukan tidak manusiawi,” kata Arief.

Hal ini dibenarkan Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Reformasi Provinsi Kepri, Darsono. Ia mengatakan, PT. Harap Panjang telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

“Perusahaan yang memberhentikan karyawan terlebih dulu harus memenuhi semua hak karyawannya, yakni, bayar dulu gaji dan pesangon karyawan. Jangan dibiarkan begitu saja,” ujarnya. (R.NST)

265 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>