Published On: Jum, Apr 15th, 2016
                            

Penerapan UU Nomor 23 Jadi Perhatian Khusus Pemprov Kepri

Sekdaprov Kepri Reni. Foto : Ist/Net
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Wewenang dari Pemerintan Kabupaten dan Kota ke Provinsi harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri).

Pasalnya, kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Reni Yusneli, koordinasi antara pemerintah daerah dianggap masih kurang sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah baru.

“Masalah pendidikan ini penting menjadi perhatian semua pihak, terutama saat telah dialihkan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi,” kata Reni, Jum’at (15/04) belum lama ini.

Sedangkan Anggota DPRD Kepri dari dapil V Batam Onward Siahaan mengatakan, Dinas Pendidikan Kepri harus bisa meningkatkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Batam terkait pengalihan status guru PNS di Batam.

“Permasalahan yang berpotensi timbul bukan hanya soal anggaran saja, tapi pengurusan, aspek psikologi guru yang akan dialihkan menjadi tanggungjawab Pemprov Kepri juga termasuk soal intensif guru,” ujarnya.

Sementara dengan adanya wacana peralihan wewenang tersebut, Onward menambahkan, banyak kekhawatiran yang muncul dikalangan tenaga pendidik di Kota Batam.

“Pasalnya saat ini koordinasi yang terjalin antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi belum berjalan baik,” ucap Onward. (RNN)

293 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>