Published On: Rab, Okt 26th, 2016
                            

Pemkab Lingga Harap Menpan-RB Kaji Struktur APBD

said-parman-plt-sekda-lingga. Foto : Ruzi
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Lingga, KepriDays.com – Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kabupaten Lingga, Said Parman mengharapkan, Menpan-RB Asman Abnur mengkaji lebih mendalam terhadap struktur anggaran APBD sebelum memberikan lampu merah.

Pasalnya, parameter penilaian struktur belanja ada pada Kemendagri dan Kemenkeu. Sedangkan persoalan yang menjadi sorotan Menpan-RB itu, tidak pernah menjadi sebuah hal yang rancu di dua kementerian tersebut.

“Statmen Menpan seperti yang dimuat media seolah pencitraan saja. Kami melihat warning yang diberikan terhadap Lingga itu tanpa melalui kajian terlebih dahulu,” ungkapnya, Selasa (25/10) kemarin, usai penyambutan rombongan peserta Sail Karimata 2016 di Desa Benan.

“Karena Mendagri dan Menkeu sangat tau kondisi kami. Seharusnya Menpan lebih ariflah dalam mengeluarkan statmen ke publik. Ini menyebabkan gejolak di dalam daerah kami,” tambahnya.

Menurutnya, struktur APBD Lingga yang lebih besar belanja pegawai dari pada pembangunan selama dua tahun terakhir, pada dasarnya memiliki alasan jelas dan masuk akal.

“Dua tahun kami dilanda defisit keuangan, baik disebabkan daerah maupun pusat. Semua masyarakat dan birokrat mengetahui secara pasti. Lingga adalah daerah paling buruk yang kena dampak dari defisit ini,” ungkapnya.

Sedangkan untuk sektor belanja publik, kata Said Parman, Lingga hampir bisa dikatakan hanya mengandalkan pendapatan daerah dari sektor DAU dan DBH. Sementara dari sektor lainnya cukup kecil seperti PAD Lingga yang hanya Rp. 20 miliar lebih saja.

“Baru di periode ini kita bisa berbuat banyak, karena berhasil menarik perhatian Kementrian Pertanian untuk program cetak sawah besar-besaran. Kalau mengandalkan APBD tentu daerah tidak sanggup,” terangnya.

Sementara, dia juga mengatakan, kompenan belanja pegawai yang dimaksud Menpan-RB tersebut memuat berbagai macam jenis belanja, seperti tunjangan, SPPD, makan minum dan belanja publik lainnya.

Pada dasarnya, kata dia lagi, Lingga masih kekurangan banyak pegawai, sehingga ada kebijakan daerah menganggarkan PTT dan tenaga honorer.

“Itupun masih jauh dari cukup. Kami berharap Menpan tidak buru-buru memberikan lampu merah kepada Kabupaten Lingga hanya karena persentase anggaran belanja pegawainya lebih besar,” cetusnya. (CR18)

1,373 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>