Published On: Ming, Apr 16th, 2017
                            

Pekat IB Prihatin Kekosongan 1 Tahun Wagub Kepri

Pekat ib.jpg.jpeg
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

‚ÄčTanjungpinang, KepriDays.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), prihatin dengan kekosongan kursi Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kepri, Ahad (16/04).

Sebab, kata Ketua DPW Pekat IB Kepri Edison AA Sutanto melalui Sekretaris Wilayah (Sekwil) Pekat IB Kepri Muhammad Najib, kekosongan jabatan Wakil Gubernur dinilai berimbas terhadap peran dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kondisi Geografis wilayah Provinsi Kepri, yang terdiri dari ribuan pulau sungguh tidak mungkin bisa dipimpin oleh satu orang. Sehingga implikasinya adalah masyarakat yang dirugikan,” ungkap Najib.

Selain itu, lanjut Najib, tugas Wagub berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014, Pasal 66 Poin 1 Huruf a hingga D itu sangat krusial, dimana bahwa Wagub bertugas membantu Kepala Daerah dalam hal pertama memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

“Selanjut dalam poin kedua adalah Wakil Gubernur bertugas mengkoordinasikan tugas perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, mengevaluasi kinerja perangkat daerah, mengawasi kinerja perangkat daerah,” tegasnya.

Sementara yang tak kalah penting adalah, kata Najib, tugas Wakil Gubernur sesuai dengan Pasal 66 Poin 1 Huruf C adalah Wakil Kepala Daerah Bertugas melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau Berhalangan Hadir sementara.

“Dengan melihat tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014 diatas, tentunya posisi Wakil Gubernur merupakan persoalan yang sangat Krusial bagi efektivitas organisasi pemerintahan. Dengan tidak adanya Wakil Gubernur, lalu siapa yang melaksanakan tugas sesuai UU tersebut?,” tanya Najib.

Akibat persoalan kekosongan ini berlarut-larut, Najib menambahkan, maka sistem organisasi birokrasi di Kepri menjadi terganggu, hal tersebut bisa mengancam kesejahteraan masyarakat kepulauan di tujuh kabupaten atau kota.

“Pekat IB Provinsi Kepri mendesak Seluruh Pemangku Kepentingan untuk segera menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan Wakil Gubernur. Jika tidak, DPW Pekat IB Kepri akan mengambil langkah tegas,” ujarnya. (RNN)

222 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>