Published On: Sel, Mei 9th, 2017
                            

Nelayan Kampung Bugis Ngadu ke DPRD Tanjungpinang

Nelayan ngadu ke dewan.jpg
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

‚ÄčTanjungpinang, KepriDays.com – Sekitar puluhan nelayan Kelurahan Kampung Bugis menemui Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Selasa (9/5).

Mereka datang untuk mengadu tentang terputusnya BBM jenis Solar bersubsidi yang tidak lagi mereka dapatkan. Kedatangan nelayan itu langsung disambut Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang, Ahmad Dhani dan Burman Sirait anggota DPRD Tanjungpinang.

Nelayan itu mengaku tidak tahu tentang adanya aturan yang telah mengatur pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus melakukan registrasi administrasi terlebih dahulu. Karena itu mereka mencari informasi ke DPRD Tanjungpinang untuk mendapatkan kejelasan.

Menurut Ketua Kelompok Nelayan Kampung Bugis, Hanafi, pihaknya sudah menanyakan hal ini kepada DP3 (Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan) Tanjungpinang. Hanya saja selalu ditolak. “Katanya harus ada persyaratan ini dan itu,” ungkapnya.

Sedangkan, kata Hanafi, Pemko Tanjungpinang tidak ada melakukan sosialisasi kepada nelayan tentang apa saja persyaratan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

“Setahu kami, dulu tidak ada aturan-aturan seperti ini, dan mempersulit nelayan,” tegas dia.

Sementara dari RDP tersebut, akhirnya para nelayan mendapatkan pencerahan. Menurut mereka memang pengurusan administrasi tersebut sangat mudah. Hanya saja nelayan tidak pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah setempat hingga akhirnya tidak tahu bagaimana dan apa yang ingin diurus.

“Setelah RDP kami jadi tahu yang harus diurus itu apa. Ada Pass Kecil (red, sejenis STNK) dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas P3, barulah kita dapat membeli BBM bersubsidi. Ini harusnya diingatkan oleh pemerintah, kalau buat aturan itu, jangan disimpan,” papar Hanafi.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan, terkait hal ini sebetulnya masalah kurang sosialisasi dari Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui dinas terkait.

“Sehingga para nelayan tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak paham. Saya yakin bukan hanya nelayan Kampung Bugis saja yang mengalami hal ini. Bahkan seluruh kelompok nelayan di Kota Tanjungpinang pun tidak diberitahukan melalui dinas terkait,” tegas Ade Angga.

Untuk itu, Ade meminta kepada nelayan agar bisa membentuk koperasi yang bertujuan untuk mengurus secara berkelompok. “Kalau sendiri-sendiri mungkin Dinas P3 juga mengalami kesulitan untuk melayaninya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas P3 Tanjungpinang, Raja Khairani mengaku hal ini baru dapat disosialisasikan dikarenakan baru saja ada payung hukumnya seperti Peraturan Walikota (Perwako).

“Ini memang masalah komunikasi saja. Kami, memang baru dapat memproses karena baru ada Perwakonya. Yang jelas tadi kita sudah sosialisasi, dan nelayan juga sudah mengerti. Selanjutnya kami akan menunggu mereka mengajukan,” tutur Raja Khairani. (RNN)

241 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>