Published On: Jum, Jul 3rd, 2015
                            

Merasa Terhalangi Maju Pilkada, Ismeth Gugat MK

Mantan Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah.Foto: ADO
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Mantan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah, menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta.

Pasalnya, aturan tersebut menghalang-halangi dirinya untuk maju dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Hambatan terhadap Pemohon I untuk maju kembali dalam Pilkada adalah pelanggaran fundamental terhadap hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945,” kata Kuasa Hukum Ismeth, Ai Latifah Fardhiyah, Jum’at (03/07) seperti dikutip dari situs MK.

Selain itu, Ai Latifah Fardhiyah menyatakan, seharusnya Ismeth yang telah selesai menjalani masa hukumannya, yakni, sebagai terpidana 2 tahun dan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kasus pengadaan 6 mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) Otorita Batam senilai Rp. 5,4 miliar, mendapakan hak yang sama seperti warga negara lain.

Sebab sebelum divonis, Jaksa KPK menuntut Ismeth yang sewaktu itu menjabat Kepala Otorita Batam, dengan tuntutan 4 tahun penjara. Sedangkan, Ismeth diancam pidana 5 tahun atau lebih dari 5 tahun.

“Narapidana yang selesai jalani hukuman, telah menjadi manusia dengan hak-hak yang sama sebagaimana warga negara lainnya,” ujar Ai Latifah Fardhiyah.

Sementara pada saat ini, Ismeth Abdullah telah diusulkan maju dalam Pilkada Kota Batam oleh PDI-P. Ismeth keberatan dengan pasal 7 UU Pilkada yang menyatakan, orang pernah dihukum karena pidana yang diancam 5 tahun atau lebih tidak boleh menjadi calon kepala daerah.

Bahkan bukan hanya Ismeth, pasal 7 UU Pilkada ini juga digugat oleh I Gede Winasa. Ia adalah mantan Bupati Jembrana, Bali yang dijatuhi hukuman penjara dua tahun enam bulan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. I Gede Winasa terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan pembangunan pabrik kompos berikut mesinnya selama menjabat sebagai Bupati.

Gugatan Ismeth Abdullah (Pemohon I) dan I Gede Winasa (Pemohon II) tersebut dimasukkan secara bersama-sema dengan menunjuk satu Kuasa Hukum benama Ai Latifah Fardiyah.

“Selain dinyatakan dalam UUD 1945. Perlindungan terhadap hak politik warga negara telah diatur dalam UU Hak Asasi Manusia, dan berbagai Kovenan Internasional,” imbuh Ai Latifah Fardiyah. (RNN)

204 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>