Published On: Kam, Apr 2nd, 2015
                            

Menteri Yuddy Akan Beri Sanksi PNS Rapat di Hotel

Menteri Yuddy bertemu PHRI. Foto: Ijal/Humas
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Jakarta, Kepridays.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Republik Indonesia, Yuddy Chrisnandi, akan menindak dan memberi saksi teguran sampai pada pemberhentian, bagi aparatur negara atau PNS yang tidak mentaati Peraturan Menteri PAN-RB No. 06/2015 tentang pedoman pembatasan pertemuan/rapat di luar kantor.

“Dalam Peraturan Pemerintah nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS. Hal ini dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur dan juga terkait peraturan Menteri yang baru ditandatangani,” kata Yuddy, Rabu (01/04) kemarin saat jumpa pers.

Tindakan tersebut pun telah disepakati antara Pemerintah dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), bahkan mereka sepakat akan mengambil tindakan tegas dan juga terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak hotel maupun aparatur negara yang tidak mentaati Peraturan Menteri tersebut.

“Tadi kami sudah sepakat dengan PHRI akan melaksanakan ketentuan pembatasan rapat di luar kantor. Kami akan melakukan tindakan terhadap aparatur negara, sementara PHRI akan menindak anggotanya,” ujar Yuddy.

Sementara dalam hal ini juga, PHRI akan bertanggungjawab menjaga anggotanya agar tidak ada peluang untuk melakukan KKN. Dengan komitmen seperti ini, pemerintah juga akan memberikan dukungan untuk berkembangnya kegiatan-kegiatan Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE),
Kemudian, Yuddy menambahkan, bahwa kebijakan ini dibuat bukan karena adanya tekanan dari luar, termasuk PHRI.

Tetapi keputusan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan kajian, yang dilakukan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan dan BPKP.

“Ini murni, tidak ada kaitannya dengan tekanan-tekanan dari masyarakat perhotelan, bukan karena adanya pesan-pesan lain. Namun, karena pemerintah mendengarkan aspirasi dengan bijak tanpa mereduksi aturan yang ada,” katanya.

Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdani, telah mendukung upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi keuangan negara, karena itu kebijakan tersebut harus dikelola dengan baik. PHRI akan menandatangani pakta integritas, untuk mencegah anggotanya tidak melakukan mark up dan menolak kalau ada aparatur negara yang minta melakukan kecurangan.

“Kalau nantinya masih ada hotel yang melakukan hal itu, maka hotel yang bersangkutan akan di-
blacklist dan tidak bisa lagi bekerjasama dengan pemerintah,” katanya.

Haryadi juga meminta bantuan pemerintah untuk bersama-sama mengawasi hotel yang bukan anggota PHRI. “Kami juga usulkan agar hotel-hotel yang bukan anggota PHRI juga diawasi, karena PHRI tidak menghandee mereka. Jadi mohon dilihat apakah ini PHRI atau bukan,” kata Haryadi. (ARZ)

231 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>