Published On: Rab, Apr 29th, 2015
                            

Kanwil DJP Riau-Kepri Sosialisasi Penagihan Pajak

Sosialisasi Penyanderaan Pajak. Foto: Era
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Pajak (DJB) Riau-Kepri melakukan sosialisasi dasar hukum penagihan pajak menurut Undang-Undang RI nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) nomor 16 tahun 2009, Rabu (24/04) pagi di Restoran Kelong Sangrila Tanjungpinang.

Sebab, menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 80 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, kata Direktur Penagihan dan Penyanderaan Kanwil DJP Riau-Kepri, Edi Selamet Rianto, berdasarkan UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 74 tahun 2011.

“Dan hal ini diperjelas lagi oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.03/2008 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika, dan sekaligus sebagaimana diubah terakhir dengan PMK- 85/PMK-03/2010,” terangnya.

Edi juga menjelaskan, jika Wajib Pajak (WP) diberikan waktu selama 1 bulan untuk membayar pajak. Dalam 1 bulan tidak juga melakukan pembayaran pajak maka diberikan surat teguran dengan tempo 7 hari.

“Namun jika tidak diindahkan maka kantor pajak akan melayangkan Surat Penyanderaan (red, Gijzeling) terhadap WP dengan jatuh tempo selama 21 hari, jika dalam 21 hari WP tidak juga melakukan pembayaran maka dilakukan secara UU yang berlaku,” ungkapnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya penyanderaan, lanjut Edi, adalah demi meningkatkan kepatuhan terhadap WP atau PP dalam pembayaran pajak, meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak dan meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada umumnya dan tunggakan pajak besar khususnya.

“Dengan kesimpulan yang didapat bahwa penyanderaan dilakukan terhadap WP atau PP bertujuan untuk meningkatkan kesadaran WP untuk secara akatif dan kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” ujarnya.

Sedangkan untuk kreteria penyanderaan, masih kata Edi, terhadap WP atau PP terbagi 2 ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak, yaitu, syarat kuantitatif dan syarat kualitatif.

“Adapun syarat kuantitatif adalah sebagaimana WP mempunyai utang sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100 juta, dan untuk syarat kualitatif adalah WP yang diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya,” ucap dia. (ERA)

228 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>