Published On: Sel, Jun 16th, 2015
                            

DPRD Terima LHPJ Gubernur Kepri

Penyampaian LHPJ Gubernur Kepri. Foto: Ado
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menerima Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHPJ) Gubernur Provinsi Kepri yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Kepri, Senin (15/06) siang, pada rapat paripurna DPRD Kepri di ruang sidang utama.

Adapun penyerahan LHPJ tersebut, langsung diberikan oleh Gubernur Provinsi Kepri kepada Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, disaksikan oleh Ketua BPK-RI perwakilan Kepri, Isman Rudi beserta jajaran FKPD dan SKPD.

Ketua DPRD, Jumaga Nadeak yang memimpin sidang tersebut mengatakan, LHPJ Gubernur Kepri setelah melalui proses sesuai UU, diperiksa dahulu oleh BPK-RI setelah itu hasilnya pemeriksaan diserahkan oleh DPRD Kepri.

“Laporan ini kami terima, setelah ini kami lanjutkan pembentukan Pansus LHPJ, dan akan diteruskan pada sidang paripurna rekomendasi LPHJ,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Jumaga, dalam mempelajari LHPJ yang telah diserahkan kepada DPRD Kepri, maka diharapkan tidak ada kekeliruan yang dapat membuat DPRD kesulitan dalam memanfaatkan laporan tersebut.

“DPRD akan berkoordinasi dengan BPK bila terjadi kekeliruan dalam membahas LHPJ yang diterima, inilah peran DPRD dalam fungsi pengawasan agar kedepan semakin baik,” jelasnya.

Pada kesempatan itu pula, Jumaga mengapresiasikan prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Kepri, dibawah kepemimpinan HM Sani dan HM. Soerya Respationo selama 5 tahun.

“Dari LHPJ ini telah banyak memperoleh prestasi-prestasi selama 5 tahun ini, semoga kita dapat meningkatkan prestasi-prestasi ini kedepannya,” harap dia.

Di tempat yang sama, Ketua BPK-RI, Isman Rudi menambahkan, untuk menanggapi koordinasi yang selalu dilakukan oleh pihak BPK dengan DPRD dalam fungsi pengawasan, ia juga berpesan kepada DPRD dalam membahas LHPJ bila terjadi kekeliruan dapat secepatnya berkoordinasi langsung.

“Bila pimpinan DPRD ingin mengetahui lebih lanjut agar lebih jelas, DPRD bisa berkoordniasi dengan BPK. Tujuannya supaya pengawasan yang akan dilakukan DPRD, bisa berjalan dengan lancar,” ucapnya. (ADO)

289 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>