Published On: Ming, Apr 16th, 2017
                            

DPD Oh..DPD ????

Zamroni dosen stie tanjungpinang.jpg.jpeg
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Oleh:
Zamroni, SH. MM
Dosen STIE Tanjungpinang


Kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu kita dipertontonkan dengan kelakuan para anggota DPD RI dengan  kericuhan yang terjadi digedung parlemen saat akan melakukan sidang, apakah itu karakter dan sifat para elite yang katanya mewakili rakyat di daerah?

Perlu kita menelaah ke belakang bahwa kelahiran DPD pada dasarnya didasari oleh semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan tersebut.

Dalam hal ini, DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara.

Menurut Ramlan Surbakti beberapa pertimbangan Indonesia membentuk DPD diantaranya, pertama, distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi di pulau Jawa; kedua, sejarah Indonesia menunjukan aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai basis meteril yang sangat kuat, yaitu adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.

Ide pembentukan DPD dalam kerangka sistem legislatif Indonesia memang tidak terlepas dari ide pembentukan struktur dua kamar parlemen atau bikameral. Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarkan dengan sistem double check yang memungkinkan representasi seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas.

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebenarnya kedudukan DPR sebagai representasi politik (political representation) dengan kedudukan DPD yang mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation) memiliki kedudukan setara, yakni sebagai keanggotaan perwakilan.

Namun demikian pada kenyataannya, ide dasar pembentukan tersebut tidak terealisasi sebab UUD’45 Amandemen menyebutkan bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan membuat undang-undang. DPD hanya mempunyai kewenangan pengawasan khusus dalam bidang otonomi daerah.

Oleh karena itu, kedudukan DPD dalam hal ini hanya bersifat penunjang atau auxiliary terhadap fungsi DPR di bidang legislasi, atau disebut sebagai co-legislator. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan kewenangan tersebut DPD dapat lebih berkonsentrasi di bidang pengawasan, sehingga keberadaannya dapat dirasakan lebih efektifi oleh masyarakat di daerah-daerah.

Keberadaan DPD juga memang sengaja didesain hampir atau memang hendak menyerupai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebagaimana diatur dalam UUD’45 Amandemen bahwa DPD merupakan representasi langsung rakyat di daerah yang menjadi konstituten perwakilannya.

Tugas dan tanggung jawab DPD berkisar pada pengawasan dan pengusulan realisasi hubungan pusat dan daerah berserta kepentingan yang ada di dalamnya ke dalam produk perundang-undangan. Dalam hal ini, sebenarnya peran DPD sangat strategis, karena dengan keberadaan DPD, pemerintah pusat sebenarnya mempunyai rekan kerja yang seimbang dalam hal penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Terlepas dari perdebatan diatas, dapat disimpulkan bahwa tuntutan pembentukan DPD dapat dilihat sebagai salah satu usaha untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih demokratis mengingat beragamnya kepentingan kondisi daerah-daerah di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai tingkat heterogenitas (kemajuan) yang tinggi.

Meskipun bukan merupakan satu-satunya  syarat bagi tegaknya demokrasi, DPD dianggap sebagai lembaga yang dapat mewakili kepentingan daerah-daerah secara formal di tingkat pusat. Kehadiran lembaga ini telah membangkitkan ekspektasi atau harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi dapat diangkat dan di perjuangkan di tingkat nasional.

Kita berharap kedepannya para anggota DPD mampu mewakili masyarakat di daerah dan mencerminkan akhlak dan perilaku yang baik dan bermoral, tidak lagi hanya mementingkan diri pribadi maupun golongan karena niat awal dibentuknya DPD adalah untuk mewakili masyarakat di daerah dan yang pasti untuk memberikan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan di daerah. ***

366 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>