Published On: Ming, Jul 26th, 2015
                            

ASN Jadi Anggota Parpol Diberhentikan

Menteri PAN-RB, Yuddy. Foto: Ist/Humas
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Jakarta, KepriDays.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi anggota Partai Politik (Parpol) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan diberhentikan.

“ASN atau PNS harus bersikap netral dalam Pilkada yang akan dilakukan pada bulan Desember 2015 mendatang. Apabila menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik, akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Yuddy Chrisnandi, Jumat (24/7) kemarin dalam surat elektronik yang dikirim ke KepriDays.com.

Hal itu pun, lanjut Yuddy, dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Netralitas ASN, dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam Pilkada serentak.

Surat tersebut juga ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para Sekjen Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan lembaga non struktural, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang ASN, PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus Partai Politik, akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, juga menegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah,” ujar Yuddy.

Terpisah, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (Hukip), Herman Suryatman, surat tersebut diterbitkan untuk mewujudkan ASN yang bersih dan bebas dari intervensi politik.

“ASN harus tetap menjaga keprofesionalitasannya dan memberikan pelayanan publik. Tidak malah ribet dalam urusan politik,” ujarnya.

Sedangkan untuk menjamin efektivitas surat edaran tersebut, para pimpinan K/L dan Pemda diminta untuk melakukan pengawasan terhadap ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing.

“Jika ada yang melakukan pelanggaran, langsung dicatat dalam berita acara,” tegasnya.

Kemudian, Herman menambahkan lagi, selain menjaga netralitas dalam pilkada, aset pemerintah dilarang dipergunakan untuk kampanye.

“Kendaraan dinas, ruang rapat dan perlengkapan kantor tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik,” ujar Herman. (AFRIZAL)

246 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>