Published On: Kam, Okt 29th, 2015
                            

APBD-P Turun Rp. 700 Miliyar

Penandatanganan Ranperda APBD-P. Foto : Leonardo Z
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tanjungpinang, KepriDays.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2015 turun sekitar Rp. 757,754 miliar (Rp. 700 miliyar) atau 20,56 persen dari APBD Murni tahun 2015.

Hal ini diungkapkan oleh Penjabat Gubernur Provinsi Kepri, Agung Mulyana, saat rapat paripurna membahas nota keuangan perubahan APBD untuk dijadikan Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) di Aula Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Kamis (29/10) beberapa waktu lalu.

“Semula pendapatan daerah sebesar Rp. 3,226 triliun turun menjadi Rp. 2,791 triliun. Terjadi penurunan sebesar Rp. 435,594 miliyar atau 13,50 persen dan sisi belanja daerah yang semulanya Rp. 3,670 triliun juga turun menjadi Rp. 2,912 triliun. Dengan kata lain belanja daerah turun sebesar Rp. 757,754 miliyar atau 20,64 persen,” ucap Agung.

Sedangkan untuk pembiayaan daerah, lanjut Agung, semula di estimasi sebesar Rp. 443,500 miliyar dan mengalami penurunan sebesar Rp. 322,159 miliar atau turun sekitar 70,26 persen, sehingga total pembiayaan pada perubahan APBD menjadi Rp. 136,350 miliar.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Banggar DPRD dan tim anggaran pemerintah yang telah bersama-sama membahas proses perubahan APBD, sehingga bisa berjalan sesuai Undang-Undang,” ucapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang memimpin rapat paripurna Ranperda APBD-P tersebut, meminta tim Banggar untuk memaparkan hasil pembahasan Ranperda APBD-P yang dipaparkan langsung oleh anggota Banggar Sofyan Samsir.

“Kami telah mendengarkn laporan akhir Banggar mengenai perubahan APBD, setelah ini kami menyetujuinya maka Ranperda ini akan dijadikan Perda,” ucap Jumaga.

Sementara pada saat pemaparan Ranperda APBD-P oleh tim Banggar, Ketua Fraksi PDI-P Tawarich menolak dan tidak memberikan pandangan umum mengenai perubahan APBD dikarenakan berkas kurang lengkap.

Akibat hal tersebut sidang paripurna di skors selama 10 menit untuk menyelasaikan penolakan dari fraksi PDI-P.

“Tadi apa yang kami inginkan sudah disampaikan oleh Pemprov saat skors waktu, dan mereka meminta maaf keterlambatan itu. Dan Pemprov telah menjanjikan 100 persen di berkas itu sudah memenuhi apa yang kita bahas, dengan berat hati kami menyetujui walaupun kami belum membacanya,” ucap Tawarich. (ADO)

256 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
                            

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>